Optimalisasi Peran Daerah Tujuan Guna Mendukung Peningkatan Ekonomi Dan Status Perkembangan Kawasan Transmigrasi
DOI:
https://doi.org/10.46918/point.v6i1.2301Keywords:
Pemerintah Daerah, berdaya saing, berkembang, prioritasAbstract
Capaian status perkembangan pada 152 kawasan transmigrasi belum mengalami peningkatan yang signifikan. Hasil evaluasi tahun 2023, dari 52 kawasan prioritas nasional didapatkan persentase kawasan transmigrasi prioritas nasional yaitu; 5,76% kawasan berdaya saing, 65,38% kawasan mandiri, dan 28% kawasan berkembang. Sedangkan 100 kawasan prioritas Kementerian didapatkan kawasan transmigrasi prioritas Kementerian yaitu; 0% kawasan berdaya saing, 23% kawasan mandiri, dan 77% kawasan berkembang. Olehnya, perlu dilaksanakan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan ekonomi dan status perkembangan kawasan transmigrasi baik dari keselarasan regulasi, dukungan pemerintah daerah serta sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Revisi atas lampiran Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah langkah tepat agar selaras dengan Undang-Undang 29 tahun 2009 tentang Ketransmigrasian untuk memberi peran dan ruang gerak pemerintah daerah yang lebih luas dalam mengembangkan wilayah yang merata dan berkeadilan.
References
Adelman Irma. (1975). Development Economics-A Reassessment of Goals. American Economic Review, Vol. 65, issue 2, 302-309.
Arsyad, Lincolin. (2010). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Barro, R. J. (1990). Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. Journal of Political Economy, 98(5).
Bishop, A. J. Randall, G. K, & Merten, M. J. (2014). Consideration of forgiveness to enhance the health status of older male prisoners confronting spiritual, social, or emotional vulnerability. Journal of Applied Gerontology, 33(8); 998–1017. DOI: 10.1177/0733464812456632 .
D’Agata Antonio., & G. Freni. (2011). The structure of growth models: A comparative survey. Chicago.
Dzaki Fuad Zainul., & Lincolin Arsyad. (2021). Pengaruh Modal Insani dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Indonesia. Yokyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Hardjosudarmo. S. (1965). Kebijakan Transmigrasi Dalam Rangka Pembangunan Desa Di Indonesia. Jakarta. Bhartara.
Heeren H. J. (1979). Transmigrasi Di Indonesia. Yogyakarta. Yayasan Obor Indonesia.
Koenjaraningrat. (1994). Kebudayaan Jawa. Jakarta. Balai Pustaka.
Moenta Pangerang & Pradana Anugrah. (2017). Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah. Makassar: PT Raja Grafindo Persada.
Rahayu Ani Sri. (2017). Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya. Malang: Sinar Grafika, Malang.
Rahmawati Fitria Yulia., Zaid P. Nasution., & Sunu Pramono. (2019). Transformasi Kebijakan Agraria Dan Transmigrasi Di Indonesia. Yogyakarta. CV. Pustaka Ilmu Grup.
Ramdhan KH. (1993). Transmigrasi Harapan dan Tantangan. Jakarta. Departemen Transmigrasi RI.
Soejito Irawan. (1990). Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Rineka Cipta.
Sarundajang Sinyo Harry. (1999). Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta. 2018.
Todaro Michael. (2011). Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga, Erlangga. Jakarta.
Yusuf, M. (2018). Metode Analisis Data; Aplikasi dalam bidang perikanan dan kelautan. Bogor: IPB Press.
